Katiko Rindu Makin Mandalam
don't forget, leave a comment please !!!
Kamis, 27 Januari 2011
mahfud di-intimidasi
Kejaksaan Agung diminta menyelidiki siapa jaksa yang mengintimidasi Ketua MK Mahfud MD saat menangani kasus uji materi menyoal keabsahan Jaksa Agung (saat itu) Hendarman Supandji. Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy diminta melakukan penyelidikan tersebut.
“Dugaan intimidasi itu kan sudah dilaporkan Mahfud MD ke Kejaksaan. Informasi ini sudah terbuka. Jadi Jaksa Agung Basrief Arief harus memerintahkan Jamwas Marwan Effendy melakukan pemeriksaan internal terhadap semua jajarannya termasuk Amari dan Faried,” ujar anggota Komisi III DPR dari FPPP, Ahmad Yani.
Hal ini dikatakan Yani dalam konferensi pers di ruang Fraksi PPP DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1).
Pemeriksaan ini, menurutnya, perlu dilakukan untuk membersihkan Kejaksaan Agung dari perilaku provokasi dan intimidasi. Sehingga Kejagung dapat secara transparan membereskan semua kasus hukum tanpa kepentingan tertentu.
“Pemeriksaan oleh Jamwas perlu untuk mengetahui motif terduga pengintimidasi. Ini sekaligus memperbaiki citra Kejaksaan, karena budaya intimidasi tidak pantas dilakukan apalagi oleh penegak hukum,” ujar Yani.
Sebelumnya, Mahfud dalam rapat kerja pemberantasan mafia hukum di Istana Bogor pernah menyebut adanya intimidasi kepada dirinya. Mahfud menyebut si pengintimidasi meminta MK menolak gugatan uji materi yang diajukan Yusril Ihza Mahendra terkait Undang-Undang Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan.
source : linggau pos
“Dugaan intimidasi itu kan sudah dilaporkan Mahfud MD ke Kejaksaan. Informasi ini sudah terbuka. Jadi Jaksa Agung Basrief Arief harus memerintahkan Jamwas Marwan Effendy melakukan pemeriksaan internal terhadap semua jajarannya termasuk Amari dan Faried,” ujar anggota Komisi III DPR dari FPPP, Ahmad Yani.
Hal ini dikatakan Yani dalam konferensi pers di ruang Fraksi PPP DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1).
Pemeriksaan ini, menurutnya, perlu dilakukan untuk membersihkan Kejaksaan Agung dari perilaku provokasi dan intimidasi. Sehingga Kejagung dapat secara transparan membereskan semua kasus hukum tanpa kepentingan tertentu.
“Pemeriksaan oleh Jamwas perlu untuk mengetahui motif terduga pengintimidasi. Ini sekaligus memperbaiki citra Kejaksaan, karena budaya intimidasi tidak pantas dilakukan apalagi oleh penegak hukum,” ujar Yani.
Sebelumnya, Mahfud dalam rapat kerja pemberantasan mafia hukum di Istana Bogor pernah menyebut adanya intimidasi kepada dirinya. Mahfud menyebut si pengintimidasi meminta MK menolak gugatan uji materi yang diajukan Yusril Ihza Mahendra terkait Undang-Undang Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan.
source : linggau pos
don't forget, leave a comment please !!!
Selasa, 11 Januari 2011
Belajar politik - David Easton
it's from here
it's from here
it's from here
it's from here
it's from here
it's from here
inilah sebagian skema tentang politik yang dikemukan oleh david easton, saya akan coba fahami lagi. beberapa waktu nanti ini akan menjadi pembahasan saya. I need ur support, thaks before.!!
this he is
n this is me, leave a comment pLease !!!. :-)
Sabtu, 08 Januari 2011
gambar bagus
ni lah dia sebuah gambar yang oke punya
mantapp khann..
mantapp khann..
TAKKAN MELAYU HILANG DI DUNIA - S.A
SEMARAK MELAYU MEMBANGUN NEGERI
Rabu, 05 Januari 2011
Menjaga Eksistensi Tiga Alat Negara
KETIGANYA alat negara. Demikianlah mestinya cara kita melihat, memposisikan dan memaknai eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK). Karena statusnya yang alat negara itu, Polri, Kejagung dan KPK adalah juga alat rakyat. Itu Hakikat. Maka, siapa pun dan sebesar apa pun kekuatan yang coba meruntuhkan tiga alat rakyat itu, mereka harus berhadapan dengan DPR.
Seperti itulah posisi Komisi III DPR RI ketika menyelenggarakan rapat kerja dengan pimpinan KPKserta Polri, yang akan dilanjutkan pekan ini dengan Kejagung. Fokus komisi III DPR adalah menjaga sekaligus memulihkan eksistensi dan citra tiga alat rakyat itu, bukan memihak, apalagi melawan suara pemberi amanat, rakyat. Menghadapi friksi terkini di antara ketiga alat rakyat itu, menjadi keharusan bagi kami sebagai wakil rakyat di DPR untuk mengambil posisi independen, dan tetapi mengayomi ketiganya.
Dalam rangkaian rapat kerja itu, kami otomatis harus memberi kesempatan dan peluang yang sama kepada tiga alat rakyat itu untuk menjelaskan posisinya masing-masing, terutama dalam friksi ketiganya. Sebaliknya, Komisi III DPR pun wajib mengorek semua informas yang diperlukan, terutama agar semua anggota komisi dan masyarakat lebih memahami masalahnya dengan komprehensif, tidak sepotong-sepotong atau parsial, dan juga agar DPR bisa membuat kesimpulan akurat dan benar.
Selain itu, setelah Raker dengan masing-masing institusi itu, Komisi III DPR pun berencana mempertemukan pimpinan ketiga alat rakyat itu dalam satu forum. Dengan langkah ini, DPR bersama ketiga institusi itu diharapkan bisa meletakan persoalan secara proporsional dan obyektif. Dan, dari situ, masyarakat bisa mendapat pemahaman yang lebih utuh, sekaligus mengakhiri dugaan-dugaan atau tafsir-tafsir.
Seperti halnya kesempatan yang diberikan kepada KPK, Raker Komisi III DPR-Polri pun memberi waktu kepada Kapolri dan jajarannya untuk memaparkan posisi institusi dalam friksinya dengan KPK. Tidak adil jika Komisi III DPR tidak memberi kesempatan kepada Polri. Sebaliknya, DPR dan juga semua elemen masyarakat bisa menyimak, bahkan merekam, semua penjelasan Polri. Katakanlah sebagai pembanding dengan apa yang diketahui, didengar atau diasumsikan. Setelah itu, silahkan masing-masing menilai apakah penjelasan itu benar atau salah, tentu saja menurut persepsi masing-masing. Ditengah suasana yang begitu tidak kondusif saat itu, Komisi III DPR dengan kesadaran penuh tidak berniat menghakimi baik Polri, KPK maupun Kejagung.
Kendati demikian, kalau disimak dengan rinci, anggota Komisi III DPR sesungguhnya sangat kritis terhadap Polri. Ada pertanyaan dari anggota komisi yang mestinya sangat memojokan Polri, khususnya Komisaris Jenderal Susno Duadji. Kepadanya ditanyakan begini; meski sudah tahu Anggoro ada dalam daftar pencarian Orang (DPO) KPK, mengapa Susno tetap pergi menemui Anggoro di Singapura? Lalu, setelah bertemu Anggoro di Kedutaan Besar RI di Singapura, mengapa Susno tidak langsung menangkap Anggoro. Sebab, bukankah areal kedutaan kita sebagai wilayah hukum Indonesia? Selain itu, ada juga anggota komisi yang meneruskan pertanyaan publik tentang perubahan pasal-pasal yang dituduhkan kepada Bibit dan Chandra.
Bahwa forum Raker itu dimanfaatkan Polri untuk berusaha meraih simpati dari publik, itu Hak Kapolri dan jajarannya. Dan, menurut kami, tidak ada yang salah jika Kapolri berusaha habis-habisan memanfaatkan forum Raker untuk curhat. Apakah publik bersimpati atau tidak, biarlah masing-masing orang menentukan sikapnya. Tetapi ada satu kesimpulan yang bisa dipastikan, yakni DPR tidak menempatkan Polri sebagai pihak yang paling benar, karena memang bukan itu wewenang DPR.
Kita dan publik pun tahu bahwa Kapolri serta jajarannya masuk ruang sidang Komisi dengan suasana hati yang runyam. Sementara DPR berkepentingan agar seluruh jajaran Polri di lapangan tetap siaga menjalankan tugas rutin mereka dan tidak mengalami demoralisasi akibat tekanan opini publik
Tolak Kriminalisasi
Tidak pada tempatnya jika DPR dipaksa mengikuti atau hanyut dalam arus kriminalisasi terhadap alat-alat negara/rakyat yang mengemban tugas penegakan hukum. Bahwa DPR harus merespons aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat, itu merupakan keharusan dan kepastian. Tetapi, tetap saja DPR tidak boleh menggunakan kaca mata kuda. Asal tabrak sana tabrak sini. Mengapa? Agar suasana tidak bertambah keruh. Agar masalahnya tidak tereskalasi dan agar kita bisa memulihkan kepastian hukum. DPR harus berpikir jernih karena prioritasnya adalah mengurai dan menjernihkan masalah, serta ikut menyelesaikan masalah. Bukan menjadi faktor penambah masalah.
Jadi, DPR tidak pernah melawan suara rakyat. Bagaimana mungkin kami melawan pemberi amanah kepada kami. Di forum apa pun, termasuk dalam raker dengan Kapolri, sikap DPR jelas dan tegas; menolak kriminalisasi terhadap Polri, Kejagung dan KPK. Karena itu, DPR sedang menggelar perang melawan sejumlah orang dan kelompok yang saat ini terus memroses kriminalisasi terhadap KPK, Polri dan juga Kejagung..
Dalam rapat kerja dengan KPK, Komisi III DPR sudah tegas-tegas menyatakan menolak kriminalisasi terhadap KPK. Sikap yang sama juga ditegaskan dalam Hal serupa jg kami tegaskan dalam Raker dengan Kapolri. DPR akan melawan kekuatan apa pun yang coba mengriminalisasi Polri. Pendirian serupa juga untuk Kejagung. Pada raker dengan Kejagung, Senin (9/11), Komisi III DPR memberi jaminan perlindungan dari upaya kriminalisasi.terhadap Kejagung. Intinya, para koruptor, termasuk penikmat mega skandal Bank Century tak boleh menjadi pemenang. Untuk tujuan besar yang satu ini, Komisi III DPR siap mengambil risiko apa pun.
Karenanya, DPR mendorong semua institusi penegak hukum untuk kembali menyatukan barisan, serta bersama-sama melawan upaya memecah belah oleh pihak manapun. Hakikatnya, ketiga institusi itu sama pentingnya, dan karena harus saling menunjang dalam program penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta membrangus mafia pengadilan.
Jangan lagi ketiga institusi itu dikotak-kotakan, agar mereka bisa fokus memburu para koruptor. Untuk itulah Komisi III DPR merasa perlu segera menghadirkan KPK, Polri dan Kejaksaan secara bersamaan untuk menyelesaikan perseteruan di antara mereka serta mempersatukan kembali para penegak hukum.
DPR memang tidak menutup mata bahwa saat ini sedang terjadi saling klaim pemilikan bukti antara Polisi dan KPK dalam kasus penahanan Bibit-Chandra. DPR tidak akan masuk ke areal itu, dan akan membiarkan pengadilan menjalankan tugasnya..Supremasi hukum harus dijunjung tinggi. Kita mendesak agar kasus ini segera disidangkan. Siapapun yang bersalah harus dihukum tanpa pandang bulu. Sehingga penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat terpenuhi
DPR harus mengambil langkah korektif agar tetap berada di garis terdepan penegakan hukum dan perjuangan rakyat. Wibawa KPK, Polri dan Kejaksaan Agung harus ditegakan. Kita tidak rela tiga institusi ini di obok-obok siapa pun. Kalau akibat perbuatan pejabat atau oknum menyebabkan tiga pilar lembaga penegakan hukum itu di nistakan, Oknum pejabat itu harus diberi ganjaran setimpal. Dipecat dengan tidak hormat dan dihukum seberat-beratnya. Tidak adil kalau ganjarannya hanya sekadar mundur dari jabatan.
disalin dari BAMBANG SOESATYO dengan judul yang sama
Seperti itulah posisi Komisi III DPR RI ketika menyelenggarakan rapat kerja dengan pimpinan KPKserta Polri, yang akan dilanjutkan pekan ini dengan Kejagung. Fokus komisi III DPR adalah menjaga sekaligus memulihkan eksistensi dan citra tiga alat rakyat itu, bukan memihak, apalagi melawan suara pemberi amanat, rakyat. Menghadapi friksi terkini di antara ketiga alat rakyat itu, menjadi keharusan bagi kami sebagai wakil rakyat di DPR untuk mengambil posisi independen, dan tetapi mengayomi ketiganya.
Dalam rangkaian rapat kerja itu, kami otomatis harus memberi kesempatan dan peluang yang sama kepada tiga alat rakyat itu untuk menjelaskan posisinya masing-masing, terutama dalam friksi ketiganya. Sebaliknya, Komisi III DPR pun wajib mengorek semua informas yang diperlukan, terutama agar semua anggota komisi dan masyarakat lebih memahami masalahnya dengan komprehensif, tidak sepotong-sepotong atau parsial, dan juga agar DPR bisa membuat kesimpulan akurat dan benar.
Selain itu, setelah Raker dengan masing-masing institusi itu, Komisi III DPR pun berencana mempertemukan pimpinan ketiga alat rakyat itu dalam satu forum. Dengan langkah ini, DPR bersama ketiga institusi itu diharapkan bisa meletakan persoalan secara proporsional dan obyektif. Dan, dari situ, masyarakat bisa mendapat pemahaman yang lebih utuh, sekaligus mengakhiri dugaan-dugaan atau tafsir-tafsir.
Seperti halnya kesempatan yang diberikan kepada KPK, Raker Komisi III DPR-Polri pun memberi waktu kepada Kapolri dan jajarannya untuk memaparkan posisi institusi dalam friksinya dengan KPK. Tidak adil jika Komisi III DPR tidak memberi kesempatan kepada Polri. Sebaliknya, DPR dan juga semua elemen masyarakat bisa menyimak, bahkan merekam, semua penjelasan Polri. Katakanlah sebagai pembanding dengan apa yang diketahui, didengar atau diasumsikan. Setelah itu, silahkan masing-masing menilai apakah penjelasan itu benar atau salah, tentu saja menurut persepsi masing-masing. Ditengah suasana yang begitu tidak kondusif saat itu, Komisi III DPR dengan kesadaran penuh tidak berniat menghakimi baik Polri, KPK maupun Kejagung.
Kendati demikian, kalau disimak dengan rinci, anggota Komisi III DPR sesungguhnya sangat kritis terhadap Polri. Ada pertanyaan dari anggota komisi yang mestinya sangat memojokan Polri, khususnya Komisaris Jenderal Susno Duadji. Kepadanya ditanyakan begini; meski sudah tahu Anggoro ada dalam daftar pencarian Orang (DPO) KPK, mengapa Susno tetap pergi menemui Anggoro di Singapura? Lalu, setelah bertemu Anggoro di Kedutaan Besar RI di Singapura, mengapa Susno tidak langsung menangkap Anggoro. Sebab, bukankah areal kedutaan kita sebagai wilayah hukum Indonesia? Selain itu, ada juga anggota komisi yang meneruskan pertanyaan publik tentang perubahan pasal-pasal yang dituduhkan kepada Bibit dan Chandra.
Bahwa forum Raker itu dimanfaatkan Polri untuk berusaha meraih simpati dari publik, itu Hak Kapolri dan jajarannya. Dan, menurut kami, tidak ada yang salah jika Kapolri berusaha habis-habisan memanfaatkan forum Raker untuk curhat. Apakah publik bersimpati atau tidak, biarlah masing-masing orang menentukan sikapnya. Tetapi ada satu kesimpulan yang bisa dipastikan, yakni DPR tidak menempatkan Polri sebagai pihak yang paling benar, karena memang bukan itu wewenang DPR.
Kita dan publik pun tahu bahwa Kapolri serta jajarannya masuk ruang sidang Komisi dengan suasana hati yang runyam. Sementara DPR berkepentingan agar seluruh jajaran Polri di lapangan tetap siaga menjalankan tugas rutin mereka dan tidak mengalami demoralisasi akibat tekanan opini publik
Tolak Kriminalisasi
Tidak pada tempatnya jika DPR dipaksa mengikuti atau hanyut dalam arus kriminalisasi terhadap alat-alat negara/rakyat yang mengemban tugas penegakan hukum. Bahwa DPR harus merespons aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat, itu merupakan keharusan dan kepastian. Tetapi, tetap saja DPR tidak boleh menggunakan kaca mata kuda. Asal tabrak sana tabrak sini. Mengapa? Agar suasana tidak bertambah keruh. Agar masalahnya tidak tereskalasi dan agar kita bisa memulihkan kepastian hukum. DPR harus berpikir jernih karena prioritasnya adalah mengurai dan menjernihkan masalah, serta ikut menyelesaikan masalah. Bukan menjadi faktor penambah masalah.
Jadi, DPR tidak pernah melawan suara rakyat. Bagaimana mungkin kami melawan pemberi amanah kepada kami. Di forum apa pun, termasuk dalam raker dengan Kapolri, sikap DPR jelas dan tegas; menolak kriminalisasi terhadap Polri, Kejagung dan KPK. Karena itu, DPR sedang menggelar perang melawan sejumlah orang dan kelompok yang saat ini terus memroses kriminalisasi terhadap KPK, Polri dan juga Kejagung..
Dalam rapat kerja dengan KPK, Komisi III DPR sudah tegas-tegas menyatakan menolak kriminalisasi terhadap KPK. Sikap yang sama juga ditegaskan dalam Hal serupa jg kami tegaskan dalam Raker dengan Kapolri. DPR akan melawan kekuatan apa pun yang coba mengriminalisasi Polri. Pendirian serupa juga untuk Kejagung. Pada raker dengan Kejagung, Senin (9/11), Komisi III DPR memberi jaminan perlindungan dari upaya kriminalisasi.terhadap Kejagung. Intinya, para koruptor, termasuk penikmat mega skandal Bank Century tak boleh menjadi pemenang. Untuk tujuan besar yang satu ini, Komisi III DPR siap mengambil risiko apa pun.
Karenanya, DPR mendorong semua institusi penegak hukum untuk kembali menyatukan barisan, serta bersama-sama melawan upaya memecah belah oleh pihak manapun. Hakikatnya, ketiga institusi itu sama pentingnya, dan karena harus saling menunjang dalam program penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta membrangus mafia pengadilan.
Jangan lagi ketiga institusi itu dikotak-kotakan, agar mereka bisa fokus memburu para koruptor. Untuk itulah Komisi III DPR merasa perlu segera menghadirkan KPK, Polri dan Kejaksaan secara bersamaan untuk menyelesaikan perseteruan di antara mereka serta mempersatukan kembali para penegak hukum.
DPR memang tidak menutup mata bahwa saat ini sedang terjadi saling klaim pemilikan bukti antara Polisi dan KPK dalam kasus penahanan Bibit-Chandra. DPR tidak akan masuk ke areal itu, dan akan membiarkan pengadilan menjalankan tugasnya..Supremasi hukum harus dijunjung tinggi. Kita mendesak agar kasus ini segera disidangkan. Siapapun yang bersalah harus dihukum tanpa pandang bulu. Sehingga penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat terpenuhi
DPR harus mengambil langkah korektif agar tetap berada di garis terdepan penegakan hukum dan perjuangan rakyat. Wibawa KPK, Polri dan Kejaksaan Agung harus ditegakan. Kita tidak rela tiga institusi ini di obok-obok siapa pun. Kalau akibat perbuatan pejabat atau oknum menyebabkan tiga pilar lembaga penegakan hukum itu di nistakan, Oknum pejabat itu harus diberi ganjaran setimpal. Dipecat dengan tidak hormat dan dihukum seberat-beratnya. Tidak adil kalau ganjarannya hanya sekadar mundur dari jabatan.
disalin dari BAMBANG SOESATYO dengan judul yang sama
Selasa, 04 Januari 2011
syariah dan tujuan
Maqashid Syari'ah (tujuan Hukum Islam) menurut al-Syatibi adalah sebagai berikut :
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia. Muhammad Abu Zahra dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Kemaslahatan melalui analisis maqashid syari'ah tidak hanya dilihat dari segi teknis saja, akan tetapidalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Tuhan terhadap manusia.
Pembagian Maqashid Syari'ah
Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk yaitu pertama dalam bentuk hakiki (yakni, manfaat langsung dalam arti kausalitas), kemudian yang kedua dalam bentuk majazi (yakni, bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan). menurut al-Syatibi, kemaslahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang :
Tidak terwujudnya aspek Daruriyyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaikan terhadap aspek Hajiyyat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia dalam merealisasikan. Sedangkan pengabaikan aspek Tahsiniyyat, membawa upaya pemiliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Contoh : Sholat. Sholat merupakan aspek Daruriyyat yang harus dilaksanakan agar manusia terhindar dari kerusakan di dunia dan akhirat. Kemudian menghadap kiblat merupakan aspek Hajiyyat, yaitu apabila kita tidak mengetahui arah kiblat maka akan membawa kesulitan kepada pelaksaan sholat kita. Sedangkan aspek Tahsiniyyatnya yaitu pakaian, dalam melaksanakan sholat kita harus berpakaian yang menutup aurat. Dalam hal ini bisa dikatakan aspek Tahsiniyyat merupakan aspek untuk memperindah asepk Daruriyyat dan Hajiyyat.
هذه الشر يعة... وضعت لتحقيق مقا صد الشا رع فى قيا م مصا لحهم في الدين والدنيا معا
"sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan alhirat".Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia. Muhammad Abu Zahra dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Kemaslahatan melalui analisis maqashid syari'ah tidak hanya dilihat dari segi teknis saja, akan tetapidalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Tuhan terhadap manusia.
Pembagian Maqashid Syari'ah
Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk yaitu pertama dalam bentuk hakiki (yakni, manfaat langsung dalam arti kausalitas), kemudian yang kedua dalam bentuk majazi (yakni, bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan). menurut al-Syatibi, kemaslahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang :
- Maqashid al-Syari' (tujuan hukum)
- Maqashid al-Mukallaf (tujuan mukallaf)
- Maqashid al-Daruriyyat (primer)
- Maqashid al-Hajiyyat (sekunder)
- Maqashid al-Tahsiniyat (tersier)
Tidak terwujudnya aspek Daruriyyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaikan terhadap aspek Hajiyyat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia dalam merealisasikan. Sedangkan pengabaikan aspek Tahsiniyyat, membawa upaya pemiliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Contoh : Sholat. Sholat merupakan aspek Daruriyyat yang harus dilaksanakan agar manusia terhindar dari kerusakan di dunia dan akhirat. Kemudian menghadap kiblat merupakan aspek Hajiyyat, yaitu apabila kita tidak mengetahui arah kiblat maka akan membawa kesulitan kepada pelaksaan sholat kita. Sedangkan aspek Tahsiniyyatnya yaitu pakaian, dalam melaksanakan sholat kita harus berpakaian yang menutup aurat. Dalam hal ini bisa dikatakan aspek Tahsiniyyat merupakan aspek untuk memperindah asepk Daruriyyat dan Hajiyyat.
Senin, 03 Januari 2011
cinta damai
Alangkah Indahnya Dunia
Alangkah indahnya dunia, bila manusia mampu menjalankan kejujuran dalam kehidupan sehari-harinya.
Perkataan jujur walau tidak sinonim, mengandung arti yang bersamaan dengan kata adil atau benar. Dengan itu kata kejujuran sama arti dengan kebenaran atau keadilan.
Sedikit banyaknya kita tahu adanya perbedaan antara perbuatan jujur dan tidak jujur, perkataan benar dan tidak benar. Keputusan adil dan tidak adil.
Bangsa kita yang telah merdeka setengah abad lebih sedang mendapatkan buah dari perbuatan yang lalu (yang tak jujur/korupsi) sehingga mengalami involusi/turun tingkatan Dari kedudukan negara yang sedang berkembang turun menjadi negara miskin kembali.
Itu setelah angin krisis ekonomi menerpa bangsa. Apabila kita ingin anak cucu hidup makmur sejahtera marilah kita beri ajaran dengan kehidupan yang jujur, benar dan adil.
Filsafat Theosofi mengajarkan bahwa seseorang bayi yang dibangkitkan/dilahirkan ibunya turun ke bumi membawa fitrah atau bakat-bakat terpendam dalam jiwanya.
Jiwa itu selain harus membayar segala hutang-hutang karma kepada orang tuanya, juga mempunyai tugas suci pula, ialah belajar sebanyak-banyaknya agar menjadi bijak dan kemudian nantinya mampu memberi pertolongan kepada yang lain.
Oleh karena itu tugas yang dipikul oleh dunia pendidikan sesungguhnya adalah agar jiwa sang anak itu yang sudah mempunyai modal dasar berupa bakat-bakat terpendam dikembangkan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Seorang anak yang lahir dibangkitkan melalui rahim ibu adalah jiwa yang mendapat kesempatan untuk belajar, mengulang kembali pelajaran seraya memperbaiki segala kesalahan-kesalahan di masa lalu.
Sangat penting pula ajaran agama diberikan pada anak-anak, agar melatih rasa, perasaannya, pikirannya agar tumbuh berkembang dan menjadi seorang yang berbudi luhur. Ini berdasarkan anjuran seorang Nabi yang berkata “ Tumbuhkanlah sifat-sifat Tuhan dalam dirimu.” Sifat-sifat Tuhan yang sudah umum diketahui adalah kasih dan penyayang, bijaksana, maha pandai, maha adil dan seterusnya.
Kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual haruslah seimbang
Keseimbangan dalam perasaan dan pikiran atau intelek akan memberikan rasa senang/ gembira dalam kehidupan si anak, maka agaknya para pendidik berusaha memberikan bantuan sebanyak-banyaknya pada sang anak agar memperoleh rasa gembira dalam kehidupan si kecil.
Kegembiraan dalam arena sekolahan yang dialami si kecil inilah yang akan memberikan dorongan tak terhingga besarnya pada si anak dalam rangka per tumbuhan jiwanya dan selain dari itu juga kecerdasan pikiran akan ikut tumbuh pula. Dan inilah yang diharapkan agar kecerdasan tumbuh berkembang dengan pula optimal. Baik emosional, intelektual dan akhirnya spiritual.
Adalah yang menjadi penghambat bagi pertumbuhan itu adalah rasa takut. Tidak ada faktor lain yang lebih buruk akibatnya dari pada rasa takut itu, terlebih bagi anak-anak kecil. Takut akan menghambat seseorang mendapatkan kemajuan. Takut akan hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Jadi disini bermain prasangka negatif. Ini perlu pula usaha untuk dijelaskan pada anak-anak agar memiliki pengertian (bahwa prasangka adalah suatu hal yang buruk ).
Demikianlah rasa takut dapat melemahkan pikiran yang sehat bahkan melumpuhkan dan membungkam suara yang datang dari Alam Kesunyataan.
Dan akhirnya kembali pada rasa takut menjadikan orang-orang tidak berani berkata sebenarnya. Ia menutupi keadaan sebenarnya karena takut …
Inilah akibat rasa takut hingga orang menjadi tidak jujur. Mereka menganggap bahwa itu adalah satu perlindungan bagi keamanan dan kepastian (security) bagi diri dan keluarganya di kehidupan sekarang dan kemudian hari
Masalah security inilah yang menjadikan orang lupa pada kewajibannya, lupa (atau tak mengerti ) bahwa manusia akan dihidupkan lagi nantinya dan dimintai pertanggung jawaban atas segala amal perbuatannya di hari kemudian direinkarnsi yang akan datang. Umat beragama (Islam) mengajarkan bahwa nanti manusia akan dibangkitkan lagi, di hari kemudian (akhirat). Di sana manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amalannya
Padahal, jika mengerti akan adanya Rencana Illahi mengerti akan adanya evolusi atau rencana bagi setiap mahluknya. Kita tak akan mengorbankan kejujuran demi security. Karena dengan pengalaman menjalani kehidupan jujur itulah kita akan mendapatkan peningkatan hidup, peningkatan kesadaran.
Kebanyakan manusia tak mengerti bahwa dalam kita diberi hidup ini ada sesuatu yang harus diperjuangkan itu adalah peningkatan taraf hidup/kesadaran.
Dalam filsafat Theosofi dikatakan bahwa manusia akan diberi kesempatan hidup lagi agar nantinya dapat memperbaiki segala kesalahan yang dilakukan dalam hidup sekarang. Oleh karena itulah agar di sana kita tak perlu banyak memperbaiki kesalahan-kesalahan, sebaiknya kita selama hidup di sini tidak banyak berbuat kesalahan. Kita berbuat tidak jujur harus membayarnya di hari kemudian. Inilah satu hukum sebab akibat bagi siapa saja.
Manusia harus mencapai tingkatan manusia sempurna selama bumi ini masih mampu menghidupi mahluknya. Dan sifat jujur adalah satu diantara sifat yang harus dipraktekkan dalam hidup agar cepat mendapatkan kemajuan (bagi dirinya dan yang lain). Bayangkan bila Anda tak jujur dalam mengelola uang negara. Uang yang seharusnya menjadi hak rakyat kecil menjadi ……… berarti Anda telah banyak membuat derita ribuan atau jutaan rakyat … mereka menderita karena perbuatan Anda tidak jujur dalam bekerja.
Apakah Anda juga telah mengerti bahwa segala amal perbuatan Anda yang benar ataupun yang baik akan diperlihatkan pada Anda …. Sesaat sebelum manusia menghembuskan nafas terakhir ….. Nah disanalah baru Anda akan menyesal bahwa ternyata jiwa Anda secara akurat telah mencatat segala pengalaman hidup Anda dari yang terkecil hingga yang terbesar dan harus dipertanggung jawabkan …
Maka hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin menegakkan kejujuran dalam hidup ini. Melaksanakan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari berarti membantu lancarnya jalannya evolusi, bagaikan kita memancarkan sinar putih ke angkasa biru yang penuh dengan awan hitam gelap. Marilah kita coba memahami filsafat theosofi berkenaan dengan manusia dan nasibnya di masa depan.
1. Para siswa theosofi mengetahui bahwa satu benda itu hanya bentuk luarnya saja yang dapat musnah.
2. Seseorang yang mati itu hanya badan luarnya, tetapi jiwa/ruhnya tetap hidup di alam barzakh / alam halus / alam batin
3. Peradaban dapat lenyap tetapi jiwa dari bangsa yang membuat peradaban itu masih tetap abadi
4. Filsafat theosofi mengajarkan bahwa pada saat-saat tertentu dalam perjalanan evolusi bumi dan bangsa-bangsa di dalamnya diadakan seleksi alamiah terhadap para jiwa-manusia
Dalam Secret Doctrine jilid I hal 205 dikatakan bahwa pada pertengahan ronde kelima dari rangkaian bumi ini diadakan penyaringan/seleksi besar-besaran terhadap manusia. Dimana jiwa-jiwa yang malas, jiwa-jiwa yang tak menghiraukan ajaran agama/budi luhur jiwa yang belum mampu mengikuti perkembangan saudara-saudaranya yang maju akan ditinggalkan. Sehingga dalam perjalanan naik selanjutnya jiwa-jiwa dari kelompok yang maju tidak terganggu oleh jiwa-jiwa yang belum maju itu atau nguler kambang.
Mungkin yang dalam ajaran agama yang dinamakan kiamat atau kejadian/peristiwa yang hebat dahsyat yang menimpa benua Atlantis di tahun 75.025 SM merupakan Hari Pengadilan/Hari Penyaringan jiwa /jiwa bagi bangsa yang hidup di sana. Mereka yang belum mampu mengikuti evolusi dari ras ke-IV telah dilemparkan keluar artinya dipisahkan dan nantinya dibangkitkan dan dikumpulkan bersama mahluk-mahluk yang baru menjadi manusia.
Bangsa Indonesia dalam percaturan dunia sudah berada di jalan yang benar. Ia telah memilih demokrasi sebagai landasan bernegara yang maksudnya berkeadilan, kebebasan, kejujuran dan kerjasama antar bangsa-bangsa di dunia. Seperti itu pulalah hendaknya seseorang yang ingin mendapatkan kemajuan batin dalam hidup ini.
Sebagai siswa yang sedang mempelajari filsafat Theosofi memaklumi benar bahwa dalam perjalanan hidup menuju ke Gerbang Kencana, gerbang kebahagiaan tentu akan banyak menemui rintangan dan di sini kejujuran harus tetap dijunjung tinggi-tinggi, sekarang inilah saatnya kita bangsa Indonesia secara menyeluruh mempraktekkan ajaran theosofi di tengah masyarakat. Saat inilah dunia dan Indonesia khususnya membutuhkan petunjuk jalan utama yang lurus berupa pengajaran atau filsafat theosofi agar manusianya tidak mudah tergiur begitu saja pada materi sehingga mudah terpeleset menjadi orang tak beriman.
Cerita berikut ini agaknya akan menyadarkan kita betapa sakitnya hati seseorang yang diperlakukan tidak jujur.
Adalah seorang hakim di India sana yang setiap pagi bermeditasi dengan obyek kebenaran selama 40 tahun. Hasil dari meditasi itu ialah bahwa setiap ada orang yang berbohong atau berkata tidak jujur padanya hatinya serasa diiris-iris dan merasa sakit bagaikan disayat sembilu.
Adalah nasehat dari orang pandai agar kita mempunyai sifat-sifat jujur.
Setiap pagi hendaknya memikirkan watak-watak yang dikehendaki umpamanya kebenaran, kejujuran dan keadilan. Buanglah kata-kata tidak jujur, bohong, palsu, curang … maka lambat laun akan mempunyai sifat yang dikehendaki.
Ada lagi yang menasehatkan bila Anda ingin mempunyai sifat terpuji itu. Mulailah segera atau lakukanlah segera niat baik itu, maka selang beberapa lama terlihat sifat-sifat Anda sudah berubah dan tentunya ini perlu pengawasan dari Pribadi tinggi Anda setiap saat setiap detik.
Alangkah indahnya bila dunia kita diisi oleh orang-orang yang jujur hatinya.
Arifin
Minggu, 02 Januari 2011
benar kan apa dibilang om riedhl
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Timnas Merah Putih sepertinya terus direcoki oleh hal-hal non-teknis. Kini striker timnas, Irfan Bachdim, yang harus terseret dan terjebak dalam pertarungan kepentingan. Semuanya berawal ketika Persema Malang -- klub tempat Irfan mulai merintis karier profesionalnya di Indonesia – memutuskan untuk keluar dari kompetisi Liga Super Indonesia (LSI). Klub berjuluk Laskar Ken Arok itu ingin menjadi klub profesional dan mandiri yang tidak bergantung pada dana APBD seperti kebanyakan klub-klub LSI. Penggunaan dana APBD dinilai membuat klub jadi tidak profesional karena banyak campur tangan, intrik dan kepentingan.
Klub saudara tua Arema Malang itu hengkang dari LSI juga karena sering dirugikan selama berpartisipasi di kompetisi miliki PSSI tersebut. Alhasil, Persema memilih pindah ke Liga Primer Indonesia (LPI) yang menjadi kompetisi tandingan LSI.
PSSI menilai LPI sebagai kompetisi ilegal karena keberadaannya tidak berada di bawah PSSI. Dan sebagai konsekuensi atas keilegalan tersebut, PSSI mengancam akan memberikan sanksi degradasi kepada klub yang bersikeras ikut LPI.
Sialnya, tidak hanya klub saja yang bakal terkena sanksi PSSI. Ancaman hukuman juga akan menerpa semua yang terlibat dalam klub peserta LPI tersebut.
‘’Sanksi juga akan diberikan kepada semua yang ikut terlibat mulai dari tim manajemen, jajaran pelatih maupun pemain yang saat ini memperkuat klub tersebut,’’ kata CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono, seperti dikutip Antara.
Irfan Bachdim pun akhirnya ikut terseret dan terjebak dalam pertarungan dua kepentingan tersebut . Dia terancam dicoret dari timnas apabila memilih tetap bergabung dengan Persema Malang dan bermain di kompetisi tandingan PSSI.
Irfan Bachdim memang harus memilih. Apakah dia akan memilih LPI demi menghormati kontraknya bersama Persema Malang. Ataukah dia harus tunduk pada ancaman PSSI demi menyelamatkan mimpinya bermain bersama timnas.
Apapun pilihan Irfan, yang pasti adalah ucapan pelatih Alfred Riedl kembali terbukti kebenarannya. Bahwa banyak kepentingan non-teknis yang merecoki.
source : 1 2
Rabu, 29 Desember 2010
Langganan:
Postingan (Atom)